PATI – Komisi C DPRD Kabupaten Pati terus menaruh perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Partai Golkar, Jaza Khoerusl Sofyan, menegaskan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan secara cermat karena menjadi dasar penting dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurut Jaza, HPS yang disusun berdasarkan kondisi harga pasar akan menciptakan proses pengadaan yang lebih sehat sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
Ia menilai penyusunan HPS tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya mengacu pada data lama tanpa mempertimbangkan perkembangan harga material maupun jasa di lapangan.
“Nilai HPS harus benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Dengan perhitungan yang tepat, pemerintah dapat memperoleh harga yang wajar tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan,” ujar Jaza.
Legislator asal Partai Golkar itu menjelaskan bahwa proyek pembangunan yang berkualitas berawal dari proses perencanaan yang baik. Apabila nilai HPS terlalu tinggi, penggunaan anggaran berpotensi menjadi tidak efisien. Sebaliknya, jika terlalu rendah, pelaksana pekerjaan dapat mengalami kesulitan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengadaan rutin memperbarui data harga satuan material, upah, dan komponen pendukung lainnya agar penyusunan HPS selalu mengikuti perkembangan pasar.
Jaza juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang bertugas menyusun dokumen pengadaan sehingga setiap tahapan perencanaan dapat dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.
“Perencanaan yang akurat akan menghasilkan proses pengadaan yang lebih efektif. Pada akhirnya, masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pembangunan yang berkualitas serta penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi C DPRD Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, agar pembangunan di Kabupaten Pati berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
(ADV)
