PATI, inaraa.id – Alun-Alun Kembangjoyo diproyeksikan menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus kawasan ekonomi baru di Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berencana memusatkan kegiatan Car Free Day (CFD), pasar pagi, hingga aktivitas para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi Alun-Alun Kembangjoyo sekaligus mengatasi persoalan PKL yang masih berjualan di sejumlah kawasan terlarang, terutama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan kebijakan tersebut usai bertemu dengan perwakilan PKL dalam audiensi di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Selasa (10/11/2026).
Menurut Chandra, pelaksanaan CFD nantinya tidak lagi digelar di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Seluruh kegiatan akan dialihkan ke Alun-Alun Kembangjoyo agar lebih terpusat dan mudah ditata.
Untuk menunjang rencana tersebut, Pemkab Pati menganggarkan sekitar Rp3,5 miliar melalui APBD 2027. Anggaran itu dipersiapkan untuk membangun sejumlah fasilitas pendukung, seperti jogging track, area kebugaran terbuka, serta air mancur interaktif yang bisa menjadi wahana bermain anak-anak.
Selain anggaran daerah, Pemkab Pati juga mengupayakan tambahan dukungan dana dari pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar untuk pengembangan kawasan tersebut.
Chandra menilai, keberadaan fasilitas yang memadai akan membuat Kembangjoyo lebih menarik untuk dikunjungi. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk berolahraga dan bersantai, sementara para PKL mendapatkan tempat yang lebih tertata untuk menjalankan usahanya.
Di sisi lain, pemindahan aktivitas perdagangan juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman. Selama ini, aktivitas PKL di sepanjang ruas jalan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Terkait hal itu, Pemkab Pati tidak akan langsung melakukan penertiban. Pemerintah terlebih dahulu mengedepankan sosialisasi melalui Satpol PP dengan memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai aturan pemanfaatan kawasan serta mengarahkan mereka untuk pindah ke Alun-Alun Kembangjoyo.
Namun, apabila setelah diberikan sosialisasi masih ada PKL yang tetap berjualan di zona merah, petugas akan mengambil langkah penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Chandra menegaskan, penataan kawasan harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah ingin memberikan ruang usaha bagi pedagang, tetapi ketertiban dan fungsi jalan juga harus tetap dijaga.
Sebelum pembangunan fasilitas baru dimulai, sejumlah sarana yang sudah tersedia di Kembangjoyo akan lebih dahulu dibenahi. Perbaikan mencakup fasilitas toilet, lampu penerangan, CCTV, serta peningkatan layanan Wi-Fi gratis agar masyarakat semakin nyaman beraktivitas.
Adapun pembangunan air mancur interaktif ditargetkan mulai memasuki tahap perencanaan pada Februari 2027, kemudian dilanjutkan pengerjaan pada Maret 2027. Pemkab berharap fasilitas tersebut sudah dapat diwujudkan pada akhir Maret 2027.
Sementara itu, perwakilan PKL, Tukul, menyambut baik hasil audiensi bersama pemerintah daerah. Ia mengaku puas dengan kesepakatan yang dicapai dan menyatakan kesediaannya untuk ikut mengawal kebijakan penataan tersebut.
Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Kepala DPUTR, Kepala Satpol PP, Kepala Disperindag, Kepala DLH, serta sejumlah perwakilan PKL.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Pati berharap Alun-Alun Kembangjoyo tidak sekadar menjadi lokasi relokasi pedagang, tetapi juga berkembang sebagai pusat rekreasi, aktivitas ekonomi, dan ruang publik baru yang mampu menjadi daya tarik masyarakat.
(ADV PEMKAB)
