PATI, inaraa.id – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar, terutama terkait kondisi jalan poros desa. Infrastruktur yang menjadi akses utama masyarakat, khususnya petani dalam mengangkut hasil produksi, dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa tingkat penanganan jalan poros desa saat ini baru mencapai sekitar 6 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan solusi melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Pernyataan itu disampaikan Chandra saat menghadiri Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, meskipun tingkat kemantapan jalan kabupaten telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan naik menjadi 83 persen pada 2027, pembangunan infrastruktur pedesaan masih membutuhkan perhatian khusus.
Menurutnya, keberadaan jalan poros desa memiliki peran strategis dalam menunjang pergerakan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Terlebih, sejumlah ruas jalan menjadi akses utama menuju kawasan pertanian.
Sebagai bentuk percepatan pembangunan, Pemkab Pati menyiapkan anggaran sekitar Rp152 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk menangani 51 ruas jalan yang telah masuk dalam daftar prioritas perbaikan.
Chandra meminta pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan lambat mengingat waktu yang tersedia cukup terbatas. Ia juga menginstruksikan kepala desa untuk memastikan lokasi pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengecekan harus dilakukan secara detail, termasuk memastikan titik awal dan akhir ruas jalan yang akan dikerjakan. Dengan begitu, tidak muncul persoalan maupun keluhan warga akibat ketidaksesuaian lokasi pembangunan.
Tak hanya kepala desa, para camat juga diminta mengambil peran aktif dengan melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur di wilayah masing-masing. Pemeriksaan meliputi jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung antardesa, jalan poros hingga akses pertanian.
Bahkan, jalan yang sebelumnya telah mendapatkan perbaikan tetapi kembali mengalami kerusakan juga harus dicatat sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi infrastruktur secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan berikutnya.
Untuk memastikan seluruh persoalan terakomodasi, Chandra berencana menggelar koordinasi langsung di setiap kecamatan pada awal Desember. Pertemuan itu akan melibatkan para kepala desa guna membahas berbagai laporan kerusakan jalan dan kebutuhan infrastruktur lainnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan bantuan keuangan desa harus dibarengi dengan tertib administrasi. Pemerintah desa diminta menyiapkan seluruh dokumen pertanggungjawaban dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
Upaya mencari tambahan anggaran juga terus dilakukan Pemkab Pati. Menyusul adanya pengurangan transfer ke daerah, pemerintah kabupaten telah mengajukan usulan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa dengan potensi dukungan sekitar Rp200 miliar.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan program bantuan khusus untuk mendukung pembangunan infrastruktur di desa.
Landasan program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2023. Namun, regulasi itu direncanakan mengalami revisi karena besaran bantuan yang selama ini berkisar Rp200 juta per titik dianggap belum mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan jalan dengan bentang yang cukup panjang.
Riyoso menyebutkan, melalui APBD Perubahan 2026, bantuan tersebut dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan. Total terdapat 473 kegiatan dengan nilai anggaran keseluruhan sekitar Rp74,6 miliar.
Dari jumlah tersebut, rata-rata anggaran yang dialokasikan mencapai Rp78,5 juta untuk setiap kegiatan.
Ia menambahkan, dana bantuan dicairkan sekaligus sebesar 100 persen. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan beserta penyelesaian administrasinya sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa penerima bantuan.
Riyoso meminta kepala desa tidak menunda pekerjaan setelah anggaran diterima. Seluruh kegiatan harus segera direalisasikan dan dokumen pertanggungjawaban disampaikan kepada dinas sesuai ketentuan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan tersebut tetap berada dalam pengawasan lembaga pemeriksa, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain fokus pada pembangunan jalan, pemerintah desa juga diminta mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan pada Desember.
Chandra mendorong penguatan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terutama untuk kegiatan normalisasi sungai, pemetaan saluran irigasi, serta identifikasi lokasi yang berpotensi mengalami luapan air.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala OPD terkait, para camat, serta kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.
(ADV PEMKAB)
