PATI, inaraa.id — Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyoroti masih adanya sekolah di Kecamatan Gunungwungkal yang disebut belum menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ali, pemerataan program tidak cukup hanya dengan memastikan dapur penyedia MBG beroperasi. Seluruh sekolah sasaran juga harus masuk dalam perencanaan dan pemetaan distribusi.
“Kalau masih ada sekolah yang belum menerima, berarti perlu dicek kembali datanya. Sekolah mana yang sudah terlayani dan mana yang belum harus jelas,” ujar Ali.
Ia menilai pendataan menjadi bagian penting karena jumlah satuan pendidikan di Gunungwungkal cukup banyak. Data Kemendikdasmen sendiri mencatat berbagai sekolah dan madrasah tersebar di sejumlah desa di kecamatan tersebut.
Ali mengatakan, DPRD perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai cakupan penerima MBG agar dapat memberikan penjelasan ketika masyarakat maupun sekolah menyampaikan keluhan.
“Dewan ini menerima aspirasi masyarakat. Kalau ada sekolah yang belum mendapatkan MBG, tentu kami perlu tahu apa penyebabnya, apakah persoalan kuota, dapur, distribusi atau data,” katanya.
Ia juga meminta penyelenggara MBG tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah dan DPRD dinilai diperlukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Program sebesar ini membutuhkan komunikasi yang baik. Jangan sampai persoalan sederhana seperti data penerima atau jalur distribusi justru membuat sekolah tidak mendapatkan layanan,” ujarnya.
Ali menambahkan, pemerataan harus menjadi perhatian seiring program MBG terus berjalan di berbagai wilayah.
“Yang penting jangan ada sekolah yang merasa tidak mendapatkan informasi. Kalau memang belum bisa dilayani, harus ada penjelasan dan jadwal yang jelas,” katanya.
DPRD Pati, lanjutnya, siap menerima laporan dari sekolah maupun masyarakat sebagai bahan pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
(ADV)
Ketua DPRD Pati Minta Distribusi MBG di Gunungwungkal Berbasis Data
PATI, inaraa.id — Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyoroti masih adanya sekolah di Kecamatan Gunungwungkal yang disebut belum menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ali, pemerataan program tidak cukup hanya dengan memastikan dapur penyedia MBG beroperasi. Seluruh sekolah sasaran juga harus masuk dalam perencanaan dan pemetaan distribusi.
“Kalau masih ada sekolah yang belum menerima, berarti perlu dicek kembali datanya. Sekolah mana yang sudah terlayani dan mana yang belum harus jelas,” ujar Ali.
Ia menilai pendataan menjadi bagian penting karena jumlah satuan pendidikan di Gunungwungkal cukup banyak. Data Kemendikdasmen sendiri mencatat berbagai sekolah dan madrasah tersebar di sejumlah desa di kecamatan tersebut.
Ali mengatakan, DPRD perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai cakupan penerima MBG agar dapat memberikan penjelasan ketika masyarakat maupun sekolah menyampaikan keluhan.
“Dewan ini menerima aspirasi masyarakat. Kalau ada sekolah yang belum mendapatkan MBG, tentu kami perlu tahu apa penyebabnya, apakah persoalan kuota, dapur, distribusi atau data,” katanya.
Ia juga meminta penyelenggara MBG tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah dan DPRD dinilai diperlukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Program sebesar ini membutuhkan komunikasi yang baik. Jangan sampai persoalan sederhana seperti data penerima atau jalur distribusi justru membuat sekolah tidak mendapatkan layanan,” ujarnya.
Ali menambahkan, pemerataan harus menjadi perhatian seiring program MBG terus berjalan di berbagai wilayah.
“Yang penting jangan ada sekolah yang merasa tidak mendapatkan informasi. Kalau memang belum bisa dilayani, harus ada penjelasan dan jadwal yang jelas,” katanya.
DPRD Pati, lanjutnya, siap menerima laporan dari sekolah maupun masyarakat sebagai bahan pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
(ADV)
