PATI, inaraa.is – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mendesak Pemerintah Kabupaten Pati agar memprioritaskan bantuan bagi petani yang terdampak banjir dan gagal panen.
Menurutnya, bantuan tersebut seharusnya dapat direalisasikan karena pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan terhadap petani saat mengalami puso akibat bencana.
Namun hingga saat ini, pelaksanaan bantuan dinilai belum berjalan maksimal lantaran keterbatasan anggaran dari APBD.
Muslihan menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus berlarut karena sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Kabupaten Pati.
“Petani ini jangan hanya dijadikan objek kebijakan di atas kertas. Ketika mereka mengalami gagal panen akibat banjir, pemerintah harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya alasan keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, apabila pemerintah daerah serius melindungi petani, maka pengalokasian anggaran harus menjadi prioritas utama, terutama untuk daerah-daerah yang rutin terdampak banjir.
Muslihan juga memastikan Komisi B DPRD Pati akan terus mengawal persoalan tersebut agar bantuan yang telah dibahas bersama dinas terkait benar-benar bisa direalisasikan.
“Kami akan terus mendorong supaya ada keberpihakan nyata terhadap petani. Jangan sampai Perda sudah dibuat, tetapi implementasinya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
(ADV)
