PATI, inaraa.id – Komisi B DPRD Kabupaten Pati meminta Perumda Air Minum Tirta Bening menyusun program kerja periode 2027-2031 dengan mengacu pada kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menilai rencana kerja lima tahunan perusahaan air minum daerah tersebut perlu disusun secara realistis. Menurutnya, kondisi jaringan, cakupan pelayanan hingga pertumbuhan pelanggan harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan perusahaan.
Ia menyampaikan hal itu dalam paparan program kerja Perumda Tirta Bening yang digelar di Aula Tirta Bening Kabupaten Pati.
Muslihan mengatakan, penyusunan program tidak cukup hanya berorientasi pada target internal perusahaan. Pemetaan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan agar setiap rencana pengembangan memiliki manfaat yang jelas bagi pelanggan.
“Program kerja jangan hanya disusun berdasarkan target perusahaan. Kondisi masyarakat di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pengembangan,” ujarnya.
Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Perumda Tirta Bening perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Komisi B juga mendorong adanya evaluasi terhadap wilayah yang hingga kini belum memperoleh cakupan pelayanan secara optimal. Daerah yang membutuhkan penambahan kapasitas maupun perbaikan jaringan, kata Muslihan, perlu dipetakan secara lebih terukur.
“Setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, perlu ada pemetaan yang jelas agar investasi perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Muslihan mengingatkan agar peningkatan pelayanan berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola perusahaan. Efisiensi operasional dinilai penting supaya sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan program lima tahunan tidak semata-mata dilihat dari seberapa banyak jaringan baru yang dibangun. Aspek kualitas air, kontinuitas distribusi, kecepatan penanganan pelayanan, hingga tingkat kepuasan pelanggan juga perlu menjadi indikator evaluasi.
Komisi B DPRD Pati memastikan fungsi pengawasan akan tetap dilakukan selama program tersebut berjalan. Setiap target diharapkan memiliki ukuran yang jelas sehingga perkembangan pelaksanaannya dapat dipantau secara berkala.
“Targetnya harus jelas dan progresnya harus bisa dievaluasi. Dengan begitu, program lima tahun ini benar-benar memberikan perubahan terhadap pelayanan air bersih di Pati,” pungkasnya.
(ADV)
