PATI — Komisi B DPRD Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten Pati agar segera merealisasikan bantuan sosial bagi nelayan jompo dan janda nelayan yang hingga kini belum diterima oleh para penerima manfaat. Desakan tersebut disampaikan usai menerima audiensi sejumlah nelayan asal Kecamatan Juwana di Gedung DPRD Pati, Senin (20/7/2026).
Audiensi dihadiri Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan mempertanyakan kepastian penyaluran bantuan sembako yang dinilai belum memiliki kejelasan.
Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan menegaskan bahwa bantuan bagi kelompok masyarakat rentan tidak seharusnya tertunda terlalu lama. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Program bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini segera diselesaikan sehingga hak para nelayan jompo dan janda nelayan dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Muslihan juga mempertanyakan alasan belum disalurkannya bantuan karena keterbatasan anggaran. Ia menilai pemerintah perlu mencari solusi agar program yang telah direncanakan tetap dapat direalisasikan.
Selain itu, Komisi B meminta DKP segera melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Menurut Muslihan, DPRD akan terus mengawal proses tersebut hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kami ingin pemerintah bergerak cepat. Jangan sampai masyarakat yang sudah menunggu justru semakin lama tidak memperoleh kepastian. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
(ADV)
