PATI, inaraa.id – Struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai masih perlu pembenahan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Suwarno.
Ia menyoroti belum seimbangnya komposisi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi melalui pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar struktur kepegawaian lebih ideal.
“Komposisi antara PNS dan PPPK saat ini masih belum proporsional. Posisi PNS memang perlu diisi untuk mendukung kinerja pemerintahan,” ungkapnya.
Namun demikian, Suwarno menekankan bahwa penambahan formasi PNS tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan matang. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Perlu perencanaan yang cermat, jangan sampai kebijakan ini justru menjadi beban bagi anggaran daerah,” tambahnya.
Ia juga mendorong Pemkab Pati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan kajian menyeluruh terkait kebutuhan ASN. Dengan demikian, penataan kepegawaian ke depan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(ADV)
