PATI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, menilai koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati menjadi faktor penting dalam mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas serta mudah diterapkan di lapangan.
Menurut Danu, proses penyusunan perda tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan komunikasi yang intensif antara DPRD dengan perangkat daerah agar setiap materi yang dibahas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi aspek hukum dan teknis pelaksanaan.
“Pembahasan perda membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dapat dihimpun sehingga regulasi yang disusun menjadi lebih komprehensif dan implementatif,” ujarnya.
Ia menjelaskan selama pembahasan berlangsung, Bapemperda terus berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Kolaborasi tersebut dinilai membantu mempercepat penyelarasan substansi raperda sekaligus memastikan setiap ketentuan dapat diterapkan secara efektif.
Danu menambahkan, pembahasan regulasi desa mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Oleh sebab itu, setiap tahapan pembahasan dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai masukan dari instansi terkait.
“Kami ingin proses penyusunan perda berjalan secara efektif tanpa mengurangi kualitas substansi yang dibahas. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pati,” tegas Danu Ikhsan HC.
Ia berharap koordinasi yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan pembahasan selesai. Dengan kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif, Danu optimistis perda yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(ADV)
