Aspek jaminan keamanan dan kelayakan fasilitas dalam program SPPG mendapat sorotan tajam dari parlemen daerah. Anggota Komisi D DPRD Pati, Wisnu Wijayanto, mendesak agar dinas terkait memberikan garansi penuh bahwa sistem pelayanan yang diakses oleh masyarakat telah memenuhi standar baku yang aman.
Wisnu menilai bahwa rasa aman saat menerima pelayanan publik merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pemerintah daerah melalui perangkat dinasnya wajib menyediakan sarana, prasarana, serta sistem data yang andal agar masyarakat merasa tenang dan terlindungi selama proses pengurusan program berlangsung.
“Kami berharap ada langkah konkret dari dinas terkait untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan layanan yang aman dan layak,” kata legislator dari Fraksi Gerindra tersebut dalam sebuah forum evaluasi kebijakan daerah.
DPRD Pati melalui Komisi D akan terus melakukan inspeksi mendadak ke pusat-pusat layanan publik jika pembenahan ini tidak menunjukkan progres yang berarti. Wisnu ingin memastikan bahwa jaminan keamanan pelayanan bukan sekadar janji manis di atas kertas dokumen perencanaan daerah semata.
(ADV)
