PATI, inaraa.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, masih mendapat sorotan. Sejumlah sekolah disebut belum menerima layanan tersebut meski program sudah berjalan di beberapa wilayah.
Keluhan mengenai distribusi MBG yang belum merata turut diterima anggota DPRD Kabupaten Pati. Salah satunya berkaitan dengan sekolah-sekolah di wilayah Gunungwungkal yang hingga kini belum memperoleh program makanan bergizi gratis.
Anggota DPRD Pati, Eko Kuswanto, mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
“MBG di Kecamatan Gunungwungkal banyak sekolah yang belum dapat,” ujar Eko.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut distribusi makanan. Koordinasi antara penyelenggara MBG dengan pihak sekolah, pemerintah daerah dan DPRD juga perlu diperbaiki agar informasi mengenai cakupan penerima program dapat diketahui dengan jelas.
Eko menilai komunikasi di tingkat wilayah perlu diperkuat. Terlebih, DPRD kerap menerima laporan dari masyarakat maupun sekolah ketika terdapat program pemerintah yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Harusnya bisa koordinasi dengan DPRD atau pihak terkait karena banyak keluhan yang disampaikan sekolah yang tidak dapat MBG,” tegasnya.
Ia mengatakan, DPRD membutuhkan informasi yang jelas agar dapat memberikan respons terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Tanpa koordinasi yang memadai, pihaknya juga kesulitan mengetahui penyebab maupun rencana tindak lanjut terhadap sekolah yang belum menerima MBG.
“Sebagusnya dewan menanggapi keluhan masyarakat, tapi kalau tidak ada koordinasi, kami juga kesulitan memberikan penjelasan,” ujarnya.
Di Kecamatan Gunungwungkal sendiri terdapat sejumlah satuan pendidikan dari berbagai jenjang, mulai SD/MI hingga SMP/MTs. Kondisi tersebut, menurut Eko, membuat pemetaan penerima program menjadi penting agar tidak ada sekolah yang terlewat.
Ia meminta penyelenggara MBG segera melakukan pendataan ulang sekaligus menyusun pemetaan sekolah yang belum mendapatkan layanan. Informasi mengenai tahapan maupun waktu pelaksanaan juga diharapkan dapat disampaikan kepada sekolah.
“Jangan sampai ada sekolah yang terlewat hanya karena persoalan data atau komunikasi. Semua harus dipetakan dan dijelaskan kapan sekolah tersebut mendapatkan MBG,” katanya.
Eko juga mendorong adanya jalur komunikasi yang lebih efektif antara satuan pendidikan, penyelenggara MBG, pemerintah daerah dan DPRD. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat lebih cepat diketahui dan ditangani.
(ADV)
