PATI, inaraa.id – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Adam Maulana. Ia menilai langkah tersebut harus diawali dengan pembenahan sistem pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh.
Menurut Adam, pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang sedang berlangsung merupakan kesempatan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah tanpa harus membebani masyarakat.
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional dan didukung regulasi yang tepat.
“Optimalisasi PAD tidak selalu harus dengan menaikkan tarif. Yang lebih penting adalah memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh potensi penerimaan dapat terdata dengan baik,” katanya.
Adam menilai tata kelola pajak dan retribusi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan yang diterapkan.
“Ketika masyarakat taat membayar pajak dan retribusi, maka pemerintah juga wajib menunjukkan hasilnya melalui pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih memadai, dan program pembangunan yang dirasakan secara nyata,” tegas Adam.
Politikus Gerindra tersebut juga meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi guna meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Era digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas. Dengan sistem yang transparan, potensi PAD bisa meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin kuat,” ujarnya.
Adam berharap revisi Perda yang sedang dibahas mampu menjadi landasan bagi terciptanya sistem pajak dan retribusi yang modern, efektif, serta mampu mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Pati di masa mendatang.
(ADV)
