PATI, inaraa.id — Fraksi PKB DPRD Pati meminta pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Fraksi PKB DPRD Pati, Bambang Susilo, mengatakan perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
“Perubahan anggaran harus melihat kembali mana program yang benar-benar mendesak, mana yang bisa ditunda, dan mana yang pelaksanaannya perlu diperbaiki,” ujar Bambang.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan kemampuan keuangan daerah.
Bambang menekankan pentingnya pengendalian belanja yang kurang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti memangkas semua anggaran. Efisiensi adalah memastikan belanja pemerintah benar-benar sesuai prioritas dan menghasilkan manfaat,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap OPD meningkatkan kualitas perencanaan agar tidak terjadi pemborosan maupun kegiatan yang kurang tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran hingga tingkat program dan kegiatan.
“Yang penting bukan hanya anggarannya terserap, tetapi hasilnya juga harus bisa dirasakan masyarakat,” tambah Bambang.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 mampu menghasilkan struktur anggaran yang lebih realistis, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Pati.
(ADV)
