PATI, inaraa.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyusun strategi penguatan keuangan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan secara lebih optimal.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Pati.
Kastomo mengatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang perlu menjadi perhatian. Namun, upaya tersebut menurutnya harus dilakukan dengan memperluas potensi penerimaan, bukan semata-mata menaikkan pajak atau retribusi yang berpotensi menambah beban masyarakat.
“Yang perlu dilakukan adalah memperluas basis penerimaan dan mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi tumpuan utama ketika pemerintah ingin meningkatkan PAD,” ujar Kastomo.
Ia menilai masih terdapat sejumlah sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan. Pengelolaan aset milik daerah, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, hingga peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal.
Menurutnya, Pemkab Pati juga perlu memiliki pemetaan potensi pendapatan yang lebih terukur. Dengan data dan perencanaan yang jelas, pemerintah dapat mengetahui sumber penerimaan yang masih bisa dikembangkan sekaligus menentukan strategi pengelolaannya.
“Kalau potensi yang sudah ada dikelola dengan baik, ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah sebenarnya masih terbuka,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas belanja daerah. Efisiensi anggaran perlu dilakukan secara tepat agar tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Kastomo menambahkan, upaya menuju kemandirian fiskal membutuhkan perencanaan yang berkelanjutan. Penguatan pendapatan daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan dalam satu tahun anggaran, melainkan perlu dirancang dalam strategi jangka menengah dan panjang.
Dengan langkah tersebut, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat dikurangi secara bertahap, sementara kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik semakin kuat.
(ADV)
