PATI, inaraa.id – Rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 dinilai dapat menjadi momentum untuk meninjau kembali sejumlah ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengatakan pembahasan revisi perda nantinya tidak harus terbatas pada satu ketentuan. Pasal-pasal lain yang dianggap perlu disesuaikan juga dapat menjadi bagian dari evaluasi.
Menurutnya, materi perubahan perlu mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk masukan terkait kebijakan BPHTB.
“Termasuk poin-poin di pasal apa yang harus direvisi, ya sesuai dengan kehendak masyarakat,” ujarnya.
Muslihan menegaskan, DPRD tidak bisa menentukan seluruh materi revisi secara sepihak. Masukan dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait diperlukan agar perubahan regulasi benar-benar menjawab persoalan yang ada.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan dalam audiensi mengenai BPHTB akan menjadi salah satu bahan yang dapat dibawa dalam pembahasan apabila revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dilakukan.
Ia berharap proses revisi tidak sekadar mengubah aturan, tetapi mampu menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.
“Yang kita harapkan nanti Perda yang sudah ada ini direvisi supaya lebih baik dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut Muslihan, evaluasi terhadap regulasi menjadi penting agar kebijakan daerah tetap relevan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Terlebih, aturan yang berkaitan langsung dengan masyarakat perlu terus diperhatikan efektivitas dan penerapannya.
Ia menambahkan, apabila revisi dilakukan, seluruh prosesnya tetap akan mengikuti tahapan dan mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku.
(ADV)
