PATI, inaraa.id — Persoalan sampah liar di sejumlah kawasan Pati selatan dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. Keterbatasan fasilitas pembuangan dapat menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mencari lokasi alternatif untuk membuang sampah.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi NasDem, Miftahul Abid, menilai pembangunan TPA di wilayah selatan dapat menjadi bagian dari solusi. Keberadaan fasilitas resmi yang lebih dekat diyakini bisa mengurangi potensi sampah dibuang sembarangan.
Miftahul Abid yang berasal dari wilayah Pati selatan, Kecamatan Gabus, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan penataan lingkungan.
“Kalau masyarakat punya akses ke tempat pembuangan yang resmi dan lokasinya tidak terlalu jauh, tentu akan lebih mudah mengarahkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya,” ujar Miftahul.
Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan persoalan lanjutan. Tumpukan di pinggir jalan misalnya, selain mengganggu pemandangan, juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Begitu pula jika sampah dibuang ke sungai. Kebiasaan tersebut berpotensi menghambat aliran air dan menimbulkan persoalan lingkungan ketika volume sampah semakin banyak.
Miftahul mengatakan lahan kosong juga kerap menjadi sasaran pembuangan sampah apabila tidak ada pengawasan dan akses yang memadai terhadap fasilitas resmi.
“Jangan sampai lahan kosong, pinggir jalan, atau sungai akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah karena masyarakat tidak punya pilihan fasilitas yang dekat. Ini yang harus dicegah sejak awal,” katanya.
Namun, menurutnya, pembangunan TPA saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat, sistem pengangkutan, pengawasan, serta penegakan aturan terkait pembuangan sampah.
Ia mendorong agar rencana pengelolaan sampah di Pati selatan dilakukan secara terpadu. Keberadaan TPA baru harus dibarengi dengan sistem pengangkutan yang teratur sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam membuang sampah.
“Fasilitas harus ada, tetapi kesadaran masyarakat juga harus dibangun. Kalau keduanya berjalan bersama, potensi pembuangan liar bisa ditekan,” tutur Miftahul.
Ia berharap pemerintah daerah mulai memetakan titik-titik yang selama ini rawan menjadi lokasi pembuangan liar di wilayah selatan. Data tersebut, kata dia, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan persampahan ke depan.
(ADV)
