PATI, inaraa.id — Anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan di lingkungan pondok pesantren menyusul munculnya dua perkara dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati.
Kastomo menilai lingkungan pesantren harus memiliki sistem perlindungan yang jelas, terutama karena sebagian besar santri masih berusia anak dan tinggal jauh dari pengawasan langsung orang tua.
“Pesantren harus memiliki sistem pengawasan yang tidak hanya bergantung pada kepercayaan kepada pengasuh. Harus ada mekanisme perlindungan santri yang jelas dan bisa diakses ketika terjadi persoalan,” ujar Kastomo.
Sorotan tersebut muncul setelah kasus Ndholo Kusumo dan kasus di Desa Talun menjadi perhatian publik. Dalam perkara Ndholo Kusumo, Kemenag telah mencabut izin terdaftar pesantren pada Mei 2026. Sebanyak 252 santri terdampak penghentian operasional dan Kemenag memastikan keberlanjutan pendidikan mereka menjadi perhatian.
Sedangkan dalam kasus Ponpes Al-Hidayah di Desa Talun, Kemenag mencatat terdapat 48 santri yang terdampak setelah aktivitas pesantren berhenti. Sebagian santri dipindahkan, sementara sebagian lainnya ditarik pulang oleh keluarga.
Kastomo mengatakan, sistem pengawasan perlu mencakup mekanisme pengaduan yang aman bagi santri.
“Santri harus tahu kepada siapa mereka bisa mengadu ketika merasa mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Jangan sampai mereka takut berbicara karena adanya relasi kuasa dengan pengasuh,” katanya.
Menurutnya, penguatan pengawasan juga perlu melibatkan orang tua, pemerintah desa, Kemenag, serta lembaga perlindungan anak.
“Yang kita jaga bukan hanya nama baik lembaga, tetapi keselamatan dan masa depan anak. Kalau ada laporan, harus segera ditindaklanjuti dan korban harus mendapatkan pendampingan,” ujarnya.
Kastomo berharap kasus yang terjadi menjadi bahan evaluasi agar sistem pendidikan pesantren tetap berjalan dengan prinsip keamanan dan perlindungan anak.
(ADV)
