Kebijakan penertiban yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah diharapkan tidak membebani atau menyulitkan ruang gerak masyarakat kecil. Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerul Sofyan, mengingatkan agar Pemkab Pati selalu menyiapkan solusi alternatif yang matang sebelum melakukan eksekusi penataan di lapangan.
Jaza berpendapat bahwa penertiban yang ideal adalah penertiban yang bersifat mengedukasi dan mengayomi, bukan sekadar melarang. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun dan menyediakan fasilitas penunjang yang memadai di area tambat yang baru agar masyarakat nelayan tidak merasa ditinggalkan tanpa kepastian.
“Penertiban harus dibarengi solusi. Pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas yang layak, sehingga nelayan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman,” lanjut Jaza menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan.
Fasilitas pendukung seperti penyediaan tiang tambat yang kokoh, penerangan dermaga yang cukup, serta akses jalan yang baik menuju area parkir kapal harus menjadi bagian dari perencanaan pemda. Jaza menegaskan bahwa kenyamanan nelayan dalam mencari nafkah harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala-galanya.
(ADV)
