PATI, inaraa.id – Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal, mulai dari penyediaan data hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, perubahan pola komunikasi masyarakat, khususnya melalui media sosial, membuat pemerintah harus semakin memperhatikan setiap aktivitas dan kebijakan yang dijalankan. Informasi mengenai pekerjaan pemerintah dapat dengan mudah diketahui dan menjadi perhatian publik.
Menurut Chandra, kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi ASN untuk bekerja secara profesional serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap persoalan yang muncul juga perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi polemik di masyarakat.
Ia menambahkan, kualitas keterbukaan informasi turut berpengaruh terhadap kepercayaan investor. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Pati mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui Pati Business Forum yang telah menghasilkan komitmen investasi dari delapan perusahaan dengan nilai hampir Rp12,6 triliun.
Chandra berharap, masuknya investasi tersebut dapat didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kepastian informasi, kemudahan pelayanan, serta transparansi dalam berbagai proses administrasi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memanfaatkan program Lapor Bupati sebagai media untuk menampung aspirasi dan keluhan warga. Berdasarkan pemetaan pengaduan yang masuk melalui media sosial, persoalan kerusakan jalan menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Sejumlah persoalan lain yang turut menjadi perhatian meliputi permasalahan sosial dan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan. Chandra meminta OPD terkait lebih aktif merespons berbagai laporan tersebut agar masyarakat mendapatkan penanganan yang jelas.
Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai kondisi geografis Pati yang memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi. Sekitar 95 desa menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau, sedangkan banjir menjadi persoalan yang harus diantisipasi saat musim hujan.
Karena itu, seluruh OPD diminta tidak hanya memahami materi evaluasi dari Komisi Informasi Jawa Tengah, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Terlebih, Kabupaten Pati masih menjadi perhatian nasional dan diperkirakan akan menerima kunjungan sejumlah investor pada Desember mendatang.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono menyampaikan bahwa visitasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing badan publik.
Menurutnya, penguatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan. Dengan koordinasi yang baik, penyediaan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, setiap badan publik wajib mengelompokkan dan menyediakan informasi berdasarkan klasifikasinya, yakni informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Sementara informasi yang dikecualikan harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Daftar Informasi Publik (DIP) harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Langkah tersebut diperlukan agar informasi yang tersedia tetap relevan dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Diskominfo berharap kegiatan visitasi yang turut dihadiri Plt Bupati dan Pj Sekda Pati tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan standar pelayanan informasi publik.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan kebutuhan mendasar dalam pemerintahan. Menurutnya, transparansi tidak seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi penilaian atau kewajiban administrasi, melainkan menjadi budaya kerja setiap badan publik.
Ia menjelaskan, kehadiran Komisi Informasi Jawa Tengah dalam kegiatan tersebut bertujuan memberikan pendampingan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan informasi. Dengan demikian, badan publik dapat memahami aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Setiadi juga menyampaikan undangan kepada Plt Bupati dan Pj Sekda Pati untuk mengikuti tahapan uji publik keterbukaan informasi yang direncanakan berlangsung pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Melalui rangkaian visitasi dan evaluasi tersebut, seluruh OPD diharapkan dapat melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan informasi masing-masing. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan dapat semakin mudah, jelas, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kegiatan ini turut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, jajaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemkab Pati.
(ADV PEMKAB)
