PATI, inaraa.id – Persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan komunikasi yang terus berjalan antara legislatif dan pemerintah daerah. Komisi B DPRD Pati pun mendorong koordinasi dengan Dinas Pertanian agar berbagai aspirasi dari lapangan tidak berhenti sebagai masukan semata.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Sudi Rustanto, mengatakan kelompok tani perlu diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Menurutnya, kondisi di lapangan sering kali berbeda dengan perencanaan yang dibuat di tingkat pemerintahan.
“Kami ingin setiap kebijakan pertanian benar-benar berangkat dari kebutuhan petani. Karena itu, komunikasi dengan Dinas Pertanian harus terus dilakukan, terutama ketika ada persoalan yang disampaikan kelompok tani,” kata Sudi.
Kedekatannya dengan kalangan petani padi membuat Sudi menilai penyerapan aspirasi tidak cukup dilakukan melalui forum formal. Pemerintah dan DPRD perlu memahami persoalan petani secara lebih dekat, mulai dari kebutuhan produksi hingga kendala yang muncul setelah masa panen.
Ia mengatakan koordinasi antara Komisi B dan Dinas Pertanian menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Setiap program yang dijalankan pemerintah daerah perlu dilihat efektivitasnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.
“Pengawasan bukan berarti hanya melihat program sudah berjalan atau belum. Yang lebih penting adalah melihat apakah program itu benar-benar menjawab persoalan petani dan memberikan dampak terhadap produktivitas mereka,” jelasnya.
Sudi juga mendorong agar kelompok tani lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui wadah yang tersedia. Dengan komunikasi dua arah, persoalan yang muncul di tingkat petani dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusi bersama.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki persoalan yang terus berkembang sehingga kebijakan juga tidak boleh berjalan tanpa evaluasi. Kondisi harga, kebutuhan sarana produksi, teknologi pertanian hingga pemasaran hasil panen perlu menjadi bagian dari pembahasan secara berkala.
“Kita ingin petani tidak hanya dilibatkan ketika ada program, tetapi juga ketika pemerintah menyusun dan mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih dekat dengan kebutuhan mereka,” pungkas Sudi.
(ADV)
