JAKARTA– Rencana kebijakan pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk komoditas strategis mendapat sorotan tajam. Dewan
GMNI Kota Medan Demo di Depan Kantor DPRD, So
Suwito: Investasi dan Inovasi Harus Menjadi F
DPRD Pati Siap Kawal Program Kreativitas Pemu
Krenova 2026 Jadi Ruang Lahirnya Inovator Mud
Joni Kurnianto Ajak Pemuda Pati Jadi Penciptainaraa.id
DPP GMNI Peringati Idul Adha 1447 H/2026 M dengan Penyembelihan Hewan Qurban Sapi dan Berbagi Keberkahan Bersama Warga
Jakarta Pusat – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan melaksanakan
KERUKUNAN MASYARAKAT ADAT DAYAK BASAB ULAYAT JANTUI, KESULTANAN SAMBALIUNG, DAN SABANG MERAH BORNEO KECAM PT. TRIDAYA HUTAN LESTARI (THL): HUKUM ADAT DILECEHKAN, AKSI MASSA SIAP DIGELAR!
BERAU, MEI 2026 – Kerukunan Masyarakat Adat Dayak Basab Ulayat Jantui beserta Kesultanan Sambaliung dan Sabang Merah Borneo DPD Berau Pesisir menyatakan
DPRD Pati Tahan Kenaikan PBJT karena Daya Beli Masyarakat Menurun
PATI, inaraa.id — DPRD Pati menahan pembahasan kenaikan batas omzet Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi Rp6 juta per bulan. Langkah
Bapemperda DPRD Pati Nilai Batas Omzet Rp6 Juta Memberatkan UMKM
PATI, inaraa.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pati menilai rencana kenaikan batas omzet Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi
DPRD Pati Apresiasi Semangat Atlet Atletik Meski Hadapi Kendala
PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati mengapresiasi semangat para atlet atletik yang tetap konsisten menjalani latihan meski masih menghadapi sejumlah kendala dalam
DPRD Pati Dukung Persiapan PASI Hadapi Ajang Nasional Oktober
PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati memberikan dukungan terhadap persiapan atlet atletik yang akan berlaga pada ajang nasional Oktober mendatang. Persiapan yang
Eko Kuswanto: Kasus Ndholo Kusumo Jadi Rujukan Pembaruan Regulasi Ponpes di Pati
PATI – Kasus pencabutan izin operasional Ponpes Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan Kementerian Agama
DPRD Pati Ingin Pendidikan Pesantren Punya Arah dan Afiliasi yang Jelas
PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati menilai pondok pesantren harus memiliki arah pendidikan dan afiliasi keagamaan yang jelas agar proses pembinaan santri
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mendukung kajian mendalam terhadap penerapan parliamentary threshold 4%.
Parliamentary Threshold adalah ambang batas suara sah nasional yang harus dipenuhi partai politik untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- 74
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.