PATI, inaraa.id — Pembangunan trotoar di sepanjang Jalan P. Sudirman tak hanya menyisakan persoalan pekerjaan fisik. Aktivitas pembangunan di kawasan pertokoan tersebut juga mulai dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari beraktivitas di lokasi.
Material pekerjaan yang berada di sekitar area trotoar, debu, serta terbatasnya akses menuju sejumlah pertokoan menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi selama pembangunan berlangsung. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian agar proyek tidak mengganggu kegiatan ekonomi warga secara berlebihan.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Warjono, mengatakan pembangunan fasilitas publik memang membutuhkan proses. Namun, pelaksana proyek tetap memiliki kewajiban menjaga lingkungan sekitar area kerja agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya.
“Pekerjaan fisik memang pasti menimbulkan dampak sementara. Tetapi jangan sampai akses masyarakat dan kegiatan pedagang terganggu lebih dari yang seharusnya,” kata Warjono.
Menurutnya, kawasan Jalan P. Sudirman memiliki aktivitas perdagangan yang cukup padat. Karena itu, pengaturan material dan area kerja menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh kontraktor.
Warjono meminta material pembangunan ditata sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi akses masyarakat. Selain itu, debu dan kotoran yang muncul selama proses pengerjaan juga perlu dikendalikan, terutama pada jam-jam ketika aktivitas pertokoan sedang ramai.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bentuk trotoar setelah selesai. Cara kontraktor mengelola pekerjaan selama proses pembangunan juga menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan hanya mengejar pekerjaan selesai. Cara bekerja di lapangan juga harus memperhatikan warga yang setiap hari berada di sekitar proyek,” ujarnya.
Warjono berharap pihak pelaksana dapat lebih komunikatif dengan masyarakat dan pemilik usaha di sepanjang kawasan pekerjaan. Jika terdapat akses yang harus ditutup sementara, pengaturan jalur alternatif perlu dilakukan sehingga kegiatan warga tetap bisa berlangsung.
Ia juga mendorong DPUTR Pati memperhatikan persoalan tersebut dalam pengawasan lapangan. Menurutnya, koordinasi antara pengawas dan kontraktor diperlukan agar gangguan yang muncul dapat segera diminimalkan.
“Tujuan akhirnya adalah membuat kawasan ini lebih nyaman. Jadi selama prosesnya pun harus diusahakan tetap memberikan kenyamanan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
