Pati, inaraa.id – Transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi menjadi sorotan utama Komisi B DPRD Kabupaten Pati. Hal ini menyusul banyaknya laporan warga yang merasa alokasi pupuk seringkali tidak sampai ke tangan mereka yang benar-benar berhak, yakni para petani kecil yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan). Masalah kebocoran distribusi atau keterlambatan stok di gudang-gudang penyangga menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak legislatif.
Warsiti, Anggota Komisi B DPRD Pati, menyatakan bahwa fungsi pengawasan akan diperketat untuk memastikan setiap kilogram pupuk subsidi tersalurkan sesuai aturan. Ia mendesak Dinas Pertanian dan instansi terkait untuk turun ke lapangan guna memantau aliran distribusi dari lini satu hingga ke pengecer terakhir. Menurutnya, birokrasi yang berbelit seringkali menjadi penghambat distribusi yang seharusnya bisa berjalan cepat.
“Kami berharap dinas terkait dapat memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada kelompok tani. Kita harus memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan, bukan justru tertahan di jalur distribusi yang tidak jelas,” tegas Warsiti.
Lebih lanjut, Warsiti mengingatkan bahwa sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi Kabupaten Pati. Jika urusan pupuk tidak kunjung beres, maka target swasembada pangan daerah akan sulit tercapai. Ia berkomitmen untuk terus menyuarakan nasib petani di gedung parlemen agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah lebih memihak pada kaum marhaen. “Kami di Komisi B akan terus mengawal persoalan tersebut agar ketersediaan pupuk bagi para petani dapat terjamin secara berkelanjutan,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
(ADV)
