PATI, inaraa.id – Penyelesaian persoalan di tingkat desa seharusnya mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, menyikapi laporan Kepala Desa Gadu terhadap belasan warganya ke Polsek Gunungwungkal.
Eko menilai, langkah membawa persoalan warga ke ranah kepolisian bukan pilihan pertama yang harus ditempuh, terutama ketika persoalan tersebut berawal dari tuntutan masyarakat mengenai kejelasan lahan bondo desa.
Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Salah satu caranya adalah membuka ruang komunikasi ketika muncul perbedaan pandangan.
“Kalau memang ada persoalan dengan masyarakat, sebaiknya dipanggil dan diajak bicara. Jangan langsung mengambil langkah yang justru membuat hubungan pemerintah desa dengan warga semakin renggang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pendekatan dialogis memungkinkan kepala desa mengetahui secara langsung alasan warga melakukan pemasangan baliho.
Dengan komunikasi terbuka, pemerintah desa juga dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya sehingga tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Eko menambahkan, penyelesaian secara manusiawi bukan berarti mengabaikan aturan. Namun, setiap persoalan perlu dilihat secara proporsional dengan mengutamakan penyelesaian yang tidak merugikan hubungan sosial masyarakat.
“Jabatan kepala desa itu juga memiliki tanggung jawab mengayomi. Jadi, ketika ada warga yang mempertanyakan sesuatu, jangan langsung dianggap sebagai lawan,” tegasnya.
Ia berharap kedua belah pihak dapat menurunkan tensi dan kembali mengedepankan musyawarah demi menjaga kondusivitas Desa Gadu.
(ADV)
