PATI, inaraa.id – Berbagai keluhan yang disampaikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait penerapan pajak daerah mendapat perhatian DPRD Kabupaten

PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan dilibatkan dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda)

PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati tengah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

PATI, inaraa.id — DPRD Pati menahan pembahasan kenaikan batas omzet Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi Rp6 juta per bulan. Langkah

PATI, inaraa.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pati menilai rencana kenaikan batas omzet Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi

PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati mengapresiasi semangat para atlet atletik yang tetap konsisten menjalani latihan meski masih menghadapi sejumlah kendala dalam

PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati memberikan dukungan terhadap persiapan atlet atletik yang akan berlaga pada ajang nasional Oktober mendatang. Persiapan yang

PATI – Kasus pencabutan izin operasional Ponpes Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan Kementerian Agama

PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati menilai pondok pesantren harus memiliki arah pendidikan dan afiliasi keagamaan yang jelas agar proses pembinaan santri

Sinergi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Pati ditunjukkan dalam proses legislasi daerah. Ketua Bapemperda DPRD Pati, Danu Ikhsan HC,