PATI, inaraa.id — Musim kemarau berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas produksi garam rakyat di Kabupaten Pati. Di Kecamatan Batangan, petani garam menghadapi kendala berupa rendahnya pasang air laut yang membuat air sulit masuk ke area tambak.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses produksi meski cuaca panas sebenarnya menjadi kondisi yang dibutuhkan petani garam. Persoalan akses air laut pun mendapat perhatian dari Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan.
Menurut Muslihan, pemerintah daerah perlu melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan infrastruktur produksi garam. Penanganan, kata dia, tidak semestinya baru dilakukan ketika petani sudah mengalami penurunan produksi maupun kerugian.
“Petani garam memang membutuhkan cuaca panas, tetapi kalau air laut tidak bisa masuk ke tambak, proses produksi juga tidak dapat berjalan. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Muslihan.
Kabupaten Pati sendiri menjadi salah satu daerah penghasil garam di Jawa Tengah. Lahan produksi garam di wilayah tersebut tercatat sekitar 2.901 hektare yang tersebar di sejumlah kawasan pesisir.
Muslihan mendorong adanya pemetaan terhadap kondisi saluran air yang menghubungkan laut dengan kawasan tambak. Pemerintah daerah, menurutnya, dapat mempertimbangkan langkah seperti normalisasi saluran maupun penyediaan pompa pada lokasi yang membutuhkan.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani ketika kondisi pasang air laut tidak cukup untuk mengalirkan air ke tambak secara alami.
“Jangan sampai petani memiliki lahan dan harga garam sedang bagus, tetapi tidak bisa produksi karena persoalan air. Infrastruktur penunjangnya harus mulai dipikirkan,” ujarnya.
Selain pembenahan infrastruktur, Muslihan meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap petani yang terdampak kondisi tersebut. Data itu diperlukan agar kebijakan maupun bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Ia menambahkan, persoalan keterbatasan air laut yang terjadi berulang perlu ditangani melalui perencanaan jangka panjang. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan kondisi pasang sebagai satu-satunya sumber untuk mendukung aktivitas produksi.
“Kalau persoalannya terjadi berulang, harus ada solusi jangka panjang. Jangan hanya menunggu pasang besar,” pungkasnya.
(ADV)
