PATI, inaraa.id — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, meminta pelaksanaan program revitalisasi sekolah tidak hanya dilihat dari sisi terserapnya anggaran, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan yang diterima sekolah.
Menurutnya, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi siswa dan guru.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang memiliki landasan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah.
Dalam program revitalisasi, pemerintah juga menekankan pentingnya sekolah memiliki bangunan yang layak, aman dan memenuhi standar untuk mendukung layanan pendidikan.
Hardi menilai karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara, maka hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya pekerjaan selesai dan anggaran terserap. Yang lebih penting adalah kualitas bangunannya, kesesuaiannya dengan perencanaan, serta apakah benar-benar bisa digunakan siswa dengan aman dan nyaman.” Lanjutnya.
Ia juga meminta sekolah penerima manfaat ikut mengawasi kondisi hasil pekerjaan.
Menurut Hardi, pengawasan tidak berhenti ketika pekerjaan fisik selesai. Sekolah harus memastikan fasilitas yang dibangun dapat digunakan sesuai peruntukan.
“Kalau ada bagian yang belum sesuai, jangan dibiarkan. Harus segera dikomunikasikan agar bisa ada tindak lanjut,” pungkas dia.
Hardi menambahkan, DPRD akan terus mendorong agar program pendidikan yang bersumber dari APBN benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(ADV)
